BPHTB ( Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan ) Sebagai Landasan Fasum 0

Surat Edaran

29 Juni 2000

Nomor : SE-182/PJ/2000

Hal : BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan untuk kegiatan sosial / pendidikan.

Sehubungan dengan masih banyak pertanyaan yang berkaitan dengan BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan ibadah ( Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-undang BPHTB ) serta untuk kegiatan sosial / pendidikan yang semata-mata tidak bertujuan mencari keuntungan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan, ditegaskan bahwa tidak dikenakan BPHTB atas objek yang diperoleh
untuk digunakan kepentingan ibadah. Kepentingan ibadah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut
antara lain untuk masjid, musholla, gereja, pura, wihara, pondok pesantren, maupun sarana ibadah

lainnya.

2. Terhadap perolehan hak atas tanah dan bangunan yang digunakan untuk kegiatan sosial dan pendidikan
yang semata-mata tidak bertujuan keuntungan,diberikan pengurangan BPHTB sebesar 50 % (lima puluh
persen ) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor.181/KMK.4/1999 tanggal 27
Mei 1999.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.


DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Ttd

MACHFUD SIDIK
NIP 060043114