Aksi Protes KADES se Gresik 0

Ratusan kepala desa (kades) dan perangkat desa menggelar demo di depan kantor DPRD Kabupaten Gresik, Kamis (23/9). Mereka menolak rencana pengeprasan tunjangan dalam Pembahasan APBD atau P-APBD 2010. Para kepala desa itu juga mengancam akan memboikot jalannya pemerintahan desa (pemdes) se-Kabupaten Gresik jika tuntutan mereka diabaikan.

“Kami menolak pengeprasan tunjangan kades dan perangkat. Seluruh desa di Kabupaten Gresik yang berjumlah 356 desa akan boikot jika tuntutan kami ini diabaikan,” kata Sakdullah, Kades Sidayu Kecamatan Sidayu di sela aksi demontrasi, kemarin.

Tunjangan untuk kades pada bulan Januari hingga April yang nilainya Rp 1 juta, rencananya akan dikepras menjadi Rp 500 ribu, sedangkan perangkat yang sebelumnya cuma Rp 750 ribu menjadi Rp250 ribu. “Selain itu, jatah tunjangan kades dan perangkat untuk bulan Mei hingga Agustus mestinya sudah dicairkan, sebab aturannya tunjangan dicairkan per empat bulan sekali. Dalam tuntutan, kami juga meminta tunjangan diberikan setiap bulan karena melekat dengan gaji,” jelasnya.

Sakdullah menambahkan, terkait alokasi dana desa (ADD), mestinya cair pada bulan Agustus, tapi hingga sekarang belum juga ada kabar. “Harusnya, ADD turun waktu Ramadan lalu. Tapi sampai sekarang belum cair, sehingga banyak program-program desa yang tidak jalan karena memang belum ada anggarannya,” terangnya.

Ahmad F, Kades Karangandong Kecamatan Driyorejo mengatakan, dia bersama seluruh kades dan perangkat se-Kabupaten Gresik akan memboikot seluruh pemerintahan desa di Kabupaten Gresik. “Kami akan boikot, kantor desa akan kami tutup, dan pelayanan pun akan kita hentikan. Biar masyarakat mengetahui jika kebijakan dewan dan eksekutif di Pemkab Gresik tidak berpihak kepada kami yang menjadi ujung tombak di lapangan,” ujarnya.

Pihak eksekutif ngotot akan memotong tunjangan kades dan perangkat karena banyak setoran pajak bumi dan bangunan (PBB) dari desa yang belum memenuhi target. Terkait hal ini, Ahmad mengatakan dewan dan eksekuti tidak bisa menggunakan anggaran secara tepat. “Anggaran untuk mobil mewah para pejabat digedok alias disetujui, tapi untuk tunjangan kami dikepras. Kami akan boikot pemerintahan desa jika tuntutan kami tidak dikabulkan,” tandasnya kembali.

Usai perundingan, sejumlah pimpinan dewan yang menemui massa menjamin tuntuan kades dan perangkat desa. “Kami sangat peduli dengan apa yang bapak-bapak perjuangkan. Waktu kita ada empat hari sampai finalisasi, Senin (27/9). Akan kami jamin tuntutan para kepala desa dan perangkat, kami akan upayakan tuntutan bapak-bapak,” kata Susianto, Wakil Ketua DPRD Gresik.

Ada empat item tuntutan dari kades dan perangkatnya, antara lain tunjangan tidak dikepras dan dicairkan setiap bulan. Pencairan ADD harus tepat waktu. Dan anggaran bantuan kematian untuk warga Gresik tidak dikurangi.

Demo ratusan masa ini sempat bentrok dengan aparat kepolisian. Massa emosi karena aparat kepolisian dinilai terlalu represif dengan mengatakan aksi aparat desa itu seperti cara-cara preman. “Anda semua aparat desa, jangan demo seperti cara-cara preman,” kata Kompol Pranatal Hutajulu, Kabagops Polres Gresik saat berusaha menenangkan massa yang merangsek berupaya masuk ke gedung dewan.

Massa memaksa masuk karena hilang kesabaran. Perundingan antara perwakilan kades dan aparat bersama pimpinan dewan di dalam gedung dinilai terlalu lama. Mendengarkan imbauan Kompol Pranatal Hutajulu bukannya tenang, tapi semakin naik pitam.

“Kami di sini berdiri untuk memperjuangkan rakyat, jadi jangan keras memberi imbauan kepada kami dengan mengatakan seperti preman,” kata salah satu kades dengan menggunakan megaphone di tengah kerumunan massa.

“Justru mereka para anggota dewan yang ada di dalam lah yang seperti preman. Kita dobrak kebijakan dewan yang tidak waras,” imbuhnya.

source : surabayapost.co.id